Denpasar, BaliPeristiwa.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Bali Eem Nurmanah melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mematangkan koordinasi dan persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh Provinsi Bali.
Termasuk kesiapan pelaksanaan acara puncak Peresmian Posbankum dan pembukaan pelatihan Paralegal yang dijadwalkan, Jumat (12/12/2025) mendatang.
“Momen 12 Desember 2025 adalah tonggak sejarah bagi Bali. Kami akan meresmikan capaian luar biasa, yakni 100 persen desa di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali kini memiliki Posbankum,” kata Eem.
Kakanwil yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana mengungkapkan, hingga 31 Oktober 2025, total 717 Posbankum yang sudah terbentuk di Bali.
Eem Nurmanah menekankan bahwa Posbankum merupakan transformasi dari Posyankumhamdes, sebuah inovasi layanan hukum yang pertama kali digagas di Bali pada tahun 2021.
Keberadaan Posbankum ini menjadi sarana penting untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak mampu secara ekonomi.
“Posbankum ini adalah instrumen pemerintah untuk mewujudkan transformasi akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, selaras dengan ASTA CITA KE-7. Bali telah menjadi pionir nasional, dan keberhasilan ini direplikasi menjadi program nasional oleh Kementerian Hukum RI pada 5 Juni 2025,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan dukungan penuhnya untuk turut mensukseskan agenda bersejarah ini, dengan memberikan fasilitatif pendukung guna kelancaran acara.
Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik dan siap mendukung penuh acara peresmian ini. Keberadaan Posbankum sangat selaras dengan upaya kita bersama dalam meningkatkan budaya hukum di tingkat desa dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah dijangkau dan responsif.
“Kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Pemerintah Desa/Kelurahan, Paralegal terlatih, dan Juru Damai yang telah mengikuti pelatihan resmi adalah kunci keberhasilan program ini di Bali,” tutur Wayan Koster.
Gubernur Koster juga memastikan bahwa seluruh komponen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan hadir, termasuk Kepala Desa/Lurah yang menjadi bagian penting dari keberhasilan Posbankum di Bali.
Di akhir audiensi, sebagai simbol sinergi dan komitmen, dilaksanakan pertukaran cinderamata antara Kakanwil Kemenkum Bali dan Gubernur Bali.
Pertemuan ini diakhiri dengan harapan besar agar pelaksanaan Peresmian 100 persen Posbankum dan Pembukaan Pelatihan Paralegal berjalan lancar, sukses, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bali.
