Denpasar, BaliPeristiwa.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar pertemuan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.
Pertemuan digelar untuk menindaklanjuti permintaan pemenuhan data Kekayaan Intelektual (KI) dalam rangka Evaluasi Tata Kelola Pelindungan KI di Provinsi Bali.
Koordinasi ini menjadi langkah awal penyusunan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas BPKP.
Melalui pertemuan tersebut, kedua instansi membahas sejumlah aspek strategis pelindungan KI yang akan dimuat dalam worksheet evaluasi dan menjadi tanggung jawab Kanwil untuk melengkapinya.
Secara umum, pembahasan mencakup tujuh kategori data utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP.
Dalam paparannya Kanwil Kemenkum Bali menyampaikan daftar wilayah yang telah ditetapkan maupun diusulkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI), beserta potensi KBKI baru di berbagai kabupaten/kota di Bali.
Pembahasan juga mencakup perkembangan Indikasi Geografis (IG), termasuk jumlah pendaftaran IG tahun 2024 serta daftar produk yang telah memperoleh atau sedang dalam proses memperoleh status IG.
Pemetaan potensi IG baru mencakup sektor kerajinan, komoditas pertanian, olahan pangan, kelautan, hingga produk budaya khas daerah.
Selain itu, Kanwil memaparkan rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi KI yang telah dilaksanakan sepanjang tahun, serta menjelaskan keberadaan 18 Sentra KI yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Sentra KI tersebut berfungsi sebagai pusat layanan, edukasi, dan pendampingan masyarakat dalam proses pendaftaran KI.
BPKP menegaskan bahwa kelengkapan dan validitas data merupakan faktor krusial dalam proses analisis evaluasi tata kelola pelindungan KI. Seluruh informasi yang dipaparkan akan dituangkan Kanwil Kemenkum Bali ke dalam worksheet sesuai format yang telah ditetapkan.
Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk melakukan konsolidasi internal dan menyelesaikan seluruh data dukung tepat waktu sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan evaluasi oleh BPKP Provinsi Bali.
