Badung,BaliPeristiwa.com – Seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial CH (30) duduk di kursi persidangan sebagai terdakwa atas kasus menggunakan paspor kebangsaan Malaysia palsu untuk masuk ke wilayah Indonesia.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri menerangkan, CH tiba di Bali menggunakan penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Denpasar, Kamis (12/3/2026).
Pada saat pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, petugas mencurigai keaslian paspor Malaysia yang digunakan CH.
Dalam pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa ia juga membawa paspor kebangsaan Tiongkok yang diduga asli.
Guna memastikan keabsahan dokumen perjalanan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Laboratorium Forensik Keimigrasian melakukan pemeriksaan forensik pada 20 April 2026.
“Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa paspor Malaysia yang digunakan CH merupakan dokumen palsu. Kesimpulan ini diperkuat dengan surat resmi dari Kedutaan Besar Malaysia, yang menyatakan bahwa CH bukan warga negara Malaysia,” terangnya, Jumat (4/9/2026).
Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian. Setelah memperolah alat bukti yang cukup, CH ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Mei 2026.
Ia dikenakan dugaan tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Lampiran I Nomor 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Proses penyidikan dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Badung pada 11 Juni 2026. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Denpasar pada 28 Juli 2026, dan hingga kini telah memasuki sidang keempat pada 1 September 2026.
Muhamad Novyandri menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mendampingi jalannya persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan, sekaligus berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Bali, Kejaksaan Negeri Badung, dan Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendukung kelancaran proses hukum.
“Kasus ini menjadi bukti komitmen Kantor Imigrasi Ngurah Rai dalam penegakan hukum keimigrasian, guna menjaga kedaulatan negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan di wilayah Indonesia khususnya Bali,” ujarnya. (red)
