BaliPeristiwa.id ,Bangli, pelaksanaan Rangkaian Upacara Keagamaan di pura Besar, Pura Dalem Balingkang Kintamani Bali, telah usai di laksanakan di akhiri dengan Upacara Purnama 11/2025.
Dalam pelaksanaan rangkaian upacara sakral tersebut, ternyata mengunakan dana hibah dari provinsi hingga beberapa Kabupaten desa di Bali, bahkan masyarakat (krama) adat desa tersebut juga di bebani 1,5 juta per kepala keluarga ( KK )
Dalam pertemuan penutupan rangkaian upacara sakral pada minggu 18 /1 2026, Jro Bendesa Adat tidak dapat memberikan pertanggung jawabkan secara tertulis penggunaan anggaran tersebut. Dalam rapat pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang di hadiri seluruh masyarakat desa adat tersebut, Jro Bendesa serta prajuru Desa Adat tidak dapat memberikan rincian penggunaan Dana yang di terima dari Hibah pemerintah maupun Iuran dari 600 kk desa adat.
Masyarakat Desa adat merasa tidak puas dengan pertanggung jawaban dari Jro Bendesa beserta prajuru desa adat, dan bahkan adanya pembelian 1 unit Dam Truck menjadi pertanyaan masyarakat, sebab mobil tersebut tidak ada musyawarah dengan masyarakat setempat.
” kami jujur tidak puas dengan bentuk lisan pertanggung jawaban penggunaan dana Hibah maupun Iuran dari 600 kk masyarakat di desa” , jelas salah satu kelompok masyarakat ( krama Adat ),
Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan total dana yang terkumpul sebesar kurang lebih 7 miliard, yang berasal dari permohonan proposal dari Desa Adat ke kebeberapa kabupaten, seperti Kabupaten Badung, 1,5 miliar, Tabanan 210 juta, Gianyar 250 juta, Bangli 500 juta serta Iuran masyarakat 600 kk 900 juta, dan Dari Provinsi Bali 1 miliar. Serta lainnya. Dengan mengalokasikan dan Hibah.
Dalam pelaksanaan rangkaian upacara tersebut didalam penggunaan anggaran tidak adanya panitia, sehingga masyarakat desa adat merasa keberatan dan meminta aparat hukum seperti Kpk, polda Bali serta kejaksaan untuk menelusuri penggunaan dana tersebut.
” kami masyarakat ( Krama ) Adat keberatan dan merasa tidak puas dengan bentuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran karena kamipun tidak pernah ada pemusyawaratan dalam penggunaan dana tersebut “‘ jelas sumber yang tidak mau di sebutkan namanya. ( gde )